PP 80/2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pada tanggal 25 November 2019 pemerintah mengundangkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berikut ini adalah rangkuman isi peraturan pemerintah tersebut.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.

PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara: a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha; b. Pelaku Usaha dengan Konsumen; c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaku Usaha pada PMSE meliputi Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri. Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria tertentu tersebut dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman dan/atau jumlah traffic atau pengakses. PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama Pelaku Usaha dimaksud.

Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki sertifikat kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.

Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan PPMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib: a. mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs internet; b. mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut. Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib: a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik. PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyediakan pengamanan Sistem Elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Pengamanan Sistem Elektronik dapat mencakup pengamanan pada sisi sistem komputer PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan: a. data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh; dan b. data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh. Data dan informasi tersebut paling sedikit mengenai: a. pelanggan; b. Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara Elektronik; c. Konfirmasi Elektronik; d. konfirmasi pembayaran; e. status pengiriman Barang; f. pengaduan dan sengketa Perdagangan; g. Kontrak Elektronik; dan h. jenis Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Pelaku Usaha wajib: a. melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen; dan b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha.

Pelaku Usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi Konsumen. Layanan pengaduan tersebut paling sedikit mencakup: a. alamat dan nomor kontak pengaduan; b. prosedur pengaduan Konsumen; c. mekanisme tindak lanjut pengaduan; d. petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan e. jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Bukti Transaksi Elektronik

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah. Bukti transaksi tersebut menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti transaksi PMSE dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. Bukti transaksi PMSE dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik yang terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Iklan Elektronik

Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi. Iklan Elektronik dapat berbentuk tulisan, suara, gambar atau video yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikasi Elektronik.

Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Penawaran, Penerimaan dan Konfirmasi Elektronik

Pelaku Usaha dalam melakukan Penawaran Secara Elektronik kepada pihak lain harus dilakukan berdasarkan iktikad baik. Penawaran Secara Elektronik dalam PMSE dilakukan secara umum atau terbatas. Penawaran Secara Elektronik harus memuat informasi paling sedikit: a. spesifikasi Barang dan/atau Jasa; b. harga Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan; c. persyaratan dalam kesepakatan; d. mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran; e. mekanisme dan sistem pengiriman Barang dan/atau Jasa; f. risiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan g. pembatasan pertanggungjawaban apabila ada risiko yang tidak diharapkan.

Penawaran secara Elektronik dinyatakan telah diterima apabila pihak penerima telah melakukan Penerimaan Secara Elektronik terhadap syarat dan kondisi yang disampaikan dalam Penawaran Secara Elektronik. Suatu Penawaran Secara Elektronik tidak dapat ditarik kembali jika terhadap penawaran tersebut telah dilakukan Penerimaan Secara Elektronik oleh pihak lain, kecuali pembatalan atas Penawaran Secara Elektronik tersebut juga disepakati oleh pihak yang menerima penawaran.

Dalam hal Penerimaan Secara Elektronik tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada Sistem Elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka Penerimaan Secara Elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak.

Penawaran Secara Elektronik Barang dan/atau Jasa dalam PMSE dapat dilakukan melalui surat tercatat, email, situs online, media elektronik atau saluran Komunikasi Elektronik lainnya.

Kesepakatan dianggap telah terjadi secara sah dan mengikat apabila Penerimaan Secara Elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Penerimaan Secara Elektronik dengan Penawaran Secara Elektronik, maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan.

Dalam memberikan jawaban atas Penawaran Secara Elektronik, penerima penawaran harus responsif dan mengikuti tata cara penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik. Dalam hal penerima penawaran tidak responsif dan tidak mengikuti tata cara penerimaan, maka Kontrak Elektronik dapat dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal terjadi kelalaian responsif Konsumen, maka segala bentuk kerugian akibat tidak terjadinya Kontrak Elektronik merupakan tanggung jawab Konsumen sepenuhnya. Pelaku Usaha yang melakukan Penawaran Secara Elektronik harus responsif terhadap Penerimaan Secara Elektronik, dan wajib memenuhi Kontrak Elektronik sebagaimana syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik.

Penerimaan Secara Elektronik dari Konsumen wajib direspon oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tertentu. Respon tersebut harus dilakukan dalam bentuk Konfirmasi Elektronik dan/atau konfirmasi non elektronik yang dapat disimpan dan digunakan sebagai tanda bukti kesepakatan. Konfirmasi Elektronik dapat dilakukan dengan tindakan mengidentifikasi, membetulkan atau memodifikasi isian data atau formulir perintah pembelian, atau memberikan pernyataan telah memperoleh cukup informasi dan/atau secara jelas menyampaikan niatan untuk membeli.

Kontrak Elektronik

Suatu Kontrak Elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi dengan suatu perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha. Para pihak tidak dapat menyangkal validitas Kontrak Elektronik yang dibuat secara otomatis, kecuali dapat dibuktikan sistem otomatis tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal Pelaku Usaha menggunakan perangkat lunak penerjemah otomatis, segala kerugian yang timbul akibat penggunaan perangkat penerjemah otomatis tersebut merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat elektronik. Bukti transaksi yang menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi atau berinduk dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang autentik.

PMSE dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Kontrak Elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan jual beli atau perjanjian/perikatan lisensi.

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila: a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. terdapat hal tertentu; dan f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

lnformasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; c. legalitas Barang dan/atau Jasa; d. nilai transaksi Perdagangan; e. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; f. prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa; g. prosedur pengembalian Barang dan/atau Jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan; h. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan i. pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Kontrak Elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen.

Kontrak Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik yang ditujukan kepada Konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia.

Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen.

Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud, pihak penerima tidak wajib mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima. Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Perlindungan Terhadap Data Pribadi

Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan. Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang. Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan: a. data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut; b. data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; c. data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data; d. data pribadi harus akurat dan harus selalu up-to-date dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya; e. data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukkannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan; f. data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; g. pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan h. data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

Dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE, maka pemilik data pribadi berhak meminta Pelaku Usaha untuk menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan. Atas permintaan pemilik data pribadi tersebut, Pelaku Usaha harus menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh Pelaku Usaha tersebut.

Pembayaran Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan. Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan.

Pengiriman Barang Dan Jasa

Dalam hal persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, pedagang wajib melakukan pengiriman Barang dan/atau Jasa kepada pembeli. Pengiriman Barang dan/atau Jasa tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang dan/atau Jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengiriman atas Barang Digital atau Jasa Digital dalam PMSE dianggap sah apabila Barang Digital atau Jasa Digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk Barang Digital atau Jasa Digital yang dibeli atau disewa.

Pelaku Usaha yang mendistribusikan Barang Digital atau Jasa Digital baik berbayar maupun gratis wajib memastikan Barang Digital atau Jasa Digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

Penukaran Barang atau Jasa dan Pembatalan Pembelian

Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri dan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran Barang dan/atau Jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak Barang dan/atau Jasa diterima oleh Konsumen. Penukaran Barang dan/atau Jasa, atau pembatalan pembelian dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang dikirim; b. terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual pengiriman Barang dan/atau Jasa; c. terdapat cacat tersembunyi; d. Barang dan/atau Jasa rusak; dan/atau e. Barang dan/atau Jasa kadaluwarsa.

Setiap PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana Konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh Konsumen.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Konsumen, Konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan Konsumen.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata lnternasional. Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu: a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau b. lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal para pihak merupakan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan transaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui: a. lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha; atau b. peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.

AFHS Legal News ini beserta isinya ditujukan hanya sebagai tinjauan umum untuk tujuan informasi saja. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum dan hendaknya tidak dianggap sebagai hal tersebut. This AFHS Legal News and its contents are intended only to provide a general overview, for informational purposes. This do not constitute legal advice and should not be relied upon as such.