PENGATURAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945).

Dalam proses peradilan dikenal yang namanya pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku (Subekti, 1991). Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam proses pengadilan, salah satunya adalah keterangan ahli.

Bagaimana pengaturan alat bukti keterangan ahli dalam hukum acara di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi?

Peradilan Umum

Peradilan umum adalah peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 (2) Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hukum Acara Pidana

Keterangan ahli diatur sebagai salah satu alat bukti dalam Undang-Undang 8/ 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 (28)).

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 (1)). Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 (2)).

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan (Pasal 160 (4)).

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari (Pasal 161 (1)). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 (2)). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Penjelasan Pasal 161 (2)).

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan (Pasal 179 (1)). Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 (2)).

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (Pasal 180 (1)). Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 (2)). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 (3)). Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu (Pasal 180 (4)).

Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa (Pasal 184 (1)).

Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli (Pasal 185 (5)).

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Penjelasan Pasal 186).

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 229 (1)). Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya tersebut (Pasal 229 (2)).

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata diatur dalam HIR/RBg. Dalam Pasal 154 HIR disebutkan jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut. Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana ahli itu memberi laporannya baik dengan surat, maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah. Sebagai ahli tidak dapat diangkat orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi.

Ketua Pengadilan Negeri sekali-sekali tidak diwajibkan menuruti pendapat orang ahli itu, jika berlawanan dengan keyakinannya.

Menurut Penjelasan HIR, pada seseorang, tidak dapat dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada seorang hakim, oleh karena itu dalam pasal 153 hakim diberi kesempatan apabila diperlukan untuk memperoleh pertolongan dari sebuah panitia untuk memeriksa keadaan sesuatu tempat, sedangkan dalam pasal ini apabila dipandang berfaedah, kepada hakim diberi kemungkinan untuk minta pertolongan atau pendapat seorang ahli. Pada hakekatnya kedua hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil. Untuk meneguhkan keterangannya yang dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, para ahli itu harus disumpah, walaupun hakim tidak terikat untuk senantiasa mempercayainya; keterangan itu boleh diabaikan, apabila itu berlawanan dengan keyakinannya. Orang yang dilarang menjadi saksi, juga tidak diperkenankan untuk diangkat menjadi seorang ahli (Fakhriah, 2015).

Peradilan Agama

Dalam Undang-Undang 7/1989 tentang Peradilan Agama tidak diatur alat-alat bukti secara khusus termasuk keterangan ahli. Namun dalam Pasal 54 disebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Dengan demikian mengenai alat bukti termasuk alat bukti keterangan ahli mengacu pada HIR/RBg.

Peradilan Militer

Dalam Undang-Undang 31/1997 tentang Peradilan Militer diatur mengenai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 (29)).

Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau seorang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 110 (1)). Seorang ahli mengucapkan sumpah atau janji di muka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 110 (2)).

Apabila Pengadilan menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah Saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan (Pasal 154 (4)). Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan ia dengan penetapan Hakim Ketua dapat disandera di rumah tahanan militer paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 154 (5)). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim (Pasal 154 (6)).

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya demi keadilan (Pasal 166 (1)). Semua ketentuan untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 166 (2)).

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta supaya diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan (Pasal 167 (1)). Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap hasil keterangan ahli, Hakim memerintahkan supaya hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 167 (2)). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang (Pasal 167 (3)). Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu (Pasal 167 (4)).

Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk (Pasal 172 (1)).

Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan (Pasal 174). Keterangan Ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Oditur yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah yang diucapkan pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Apabila hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Oditur pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan sesudah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim (Penjelasan Pasal 174).

Alat bukti ialah: a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan Saksi; d. pengakuan para pihak; dan e. pengetahuan hakim (Pasal 311 (1)).

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengetahuan dan pengalamannya (Pasal 313 (1)). Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai Saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli (Pasal 313 (2)).

Hakim Ketua karena jabatannya atau atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat menunjuk 1 (satu) orang atau beberapa orang ahli untuk didengar di persidangan (Pasal 314 (1)). Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya yang sebaik-baiknya (Pasal 314 (2)).

Saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi keterangan pada semua tingkat berhak mendapat penggantian biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 346).

Peradilan Tata Usaha Negara

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alat bukti ialah: a.surat atau tulisan; b.keterangan ahli; c.keterangan saksi; d.pengakuan para pihak; e.pengetahuan Hakim (Pasal 100 (1)).

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya (Pasal 102 (1)). Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli (Pasal 102 (1)).

Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli (Pasal 103 (1)). Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 103 (2)).

Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Alat bukti ialah: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu (Pasal 36 (1)).

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (Pasal 38 (1)). Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan (Pasal 42).

Penutup

Demikianlah pengaturan alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

AFHS Legal News ini beserta isinya ditujukan hanya sebagai tinjauan umum untuk tujuan informasi saja. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum dan hendaknya tidak dianggap sebagai hal tersebut. This AFHS Legal News and its contents are intended only to provide a general overview, for informational purposes. This do not constitute legal advice and should not be relied upon as such.